Dinamika Perundang-undangan Indonesia – Perundang-undangan merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sistem perundang-undangan selalu mengalami perkembangan dinamis mengikuti perubahan sosial, politik, ekonomi, serta tuntutan global. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang dinamika perundang-undangan di Indonesia, mulai dari dasar pembentukan hukum, proses legislasi, tantangan hingga inovasi dalam pembentukan regulasi.
Pengertian dan Fungsi Perundang-undangan
Perundang-undangan adalah kumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi utama perundang-undangan adalah:
- Menjamin kepastian hukum
- Memberikan perlindungan hukum bagi warga negara
- Menciptakan keadilan sosial
- Mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi
Dasar dan Hierarki Perundang-undangan di Indonesia
Indonesia memiliki sistem hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dan revisinya). Hierarki tersebut adalah:
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Sebagai konstitusi tertinggi. - Ketetapan MPR
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. - Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dibentuk oleh DPR dan Presiden. - Peraturan Pemerintah (PP)
Rincian pelaksanaan UU. - Peraturan Presiden (Perpres)
Instruksi dari Presiden untuk pelaksanaan PP dan UU. - Peraturan Menteri / Kepala Lembaga
Peraturan pelaksana teknis.
Proses Pembentukan Perundang-undangan
Proses legislasi di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan tahapan, antara lain:
- Inisiasi RUU
Diawali dari pemerintah, DPR, atau DPD. - Pembahasan di DPR
RUU dibahas dalam rapat komisi dan panitia khusus. - Persetujuan dan Pengesahan
Setelah disetujui, RUU disahkan menjadi UU oleh DPR dan Presiden. - Pengundangan
UU diundangkan dalam Lembaran Negara.
Hal ini tidak hanya formalitas, tetapi juga mengakomodasi aspirasi masyarakat, akademisi, dan stakeholder terkait melalui konsultasi publik dan diskusi.
Baca Juga : Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku
Dinamika dan Tantangan Perundang-undangan di Indonesia
1. Perkembangan Sosial dan Politik
Perubahan sosial, seperti kemajuan teknologi, tuntutan HAM, serta dinamika politik nasional dan internasional, memaksa regulasi beradaptasi agar tetap relevan.
2. Birokrasi dan Regulasi yang Tumpang Tindih
Sering ditemukan regulasi yang tumpang tindih, kontradiktif, atau kurang sinkron sehingga membingungkan pelaku usaha dan masyarakat.
3. Pengaruh Politik dalam Pembentukan UU
Sering kali proses legislasi dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga tidak selalu menitikberatkan pada kepentingan publik.
4. Peran Teknologi Digital
Revolusi digital mengharuskan pembentukan regulasi yang mengatur bidang siber, perlindungan data pribadi, e-commerce, dan kejahatan siber.
Inovasi dalam Perundang-undangan Indonesia
Beberapa inovasi yang dilakukan untuk menyikapi dinamika tersebut, antara lain:
- Sistem Legislasi Elektronik (e-Legislation)
Memudahkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU. - Evaluasi dan Penyederhanaan Regulasi
Upaya menghapus atau merevisi peraturan yang tidak efektif atau tumpang tindih. - Penguatan Keterlibatan Masyarakat
Melalui forum konsultasi dan media digital, masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi. - Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi
Menjawab kebutuhan era digital dan globalisasi.
Contoh Dinamika Perundang-undangan Terkini
- UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Menghadirkan perubahan besar dalam regulasi ketenagakerjaan, investasi, dan kemudahan berusaha. UU ini memicu pro dan kontra, serta diskusi panjang mengenai keberpihakan dan implementasi. - UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Disahkan pada 2022, menjadi tonggak baru dalam pengaturan pengelolaan data warga negara dan perusahaan.
Kesimpulan
Perundang-undangan di Indonesia adalah entitas yang hidup dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dinamika ini mencerminkan bahwa hukum tidak bersifat statis, tetapi harus responsif terhadap realitas sosial-politik dan teknologi. Meskipun terdapat berbagai tantangan, inovasi dan reformasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan kemajuan positif menuju sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan demokratis.
Sebagai warga negara, penting untuk terus memahami dan mengawal proses hukum ini agar peraturan yang dibuat benar-benar bisa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
