Ruang Lingkup Hukum Dasar – Hukum adalah bagian penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai pedoman, aturan, sekaligus pengendali agar masyarakat dapat hidup secara tertib dan teratur. Di Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan keadilan, kepastian, serta ketertiban sosial. Untuk memahami hukum secara utuh, seseorang perlu terlebih dahulu memahami hukum dasar, baik dari segi pengertian, ruang lingkup, hingga penerapannya.
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai hukum dasar, ruang lingkupnya, serta bagaimana penerapan hukum dasar tersebut di Indonesia, agar pembaca memiliki pemahaman yang komprehensif.
Pengertian Hukum Dasar
Secara umum, hukum dasar dapat diartikan sebagai seperangkat aturan pokok yang menjadi landasan dalam membangun sistem hukum suatu negara. Hukum dasar tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup norma, kebiasaan, dan prinsip hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, hukum dasar memiliki arti ganda:
- Secara Material – hukum dasar mencakup segala aturan pokok yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Secara Formal – hukum dasar mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.
Dengan kata lain, hukum dasar adalah pondasi utama yang menjadi sumber bagi lahirnya hukum-hukum lain, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah.
Ruang Lingkup Hukum Dasar
Hukum dasar memiliki cakupan yang luas. Beberapa aspek penting dalam ruang lingkup hukum dasar di Indonesia antara lain:
1. Hukum Tata Negara
Mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hubungan antara lembaga negara. Di Indonesia, hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan.
2. Hukum Tata Usaha Negara
Mencakup peraturan mengenai kewenangan lembaga eksekutif dan administrasi negara dalam melaksanakan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar jalannya birokrasi sesuai aturan hukum.
3. Hukum Perdata
Mengatur hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, seperti perjanjian, perkawinan, waris, hingga kepemilikan harta.
4. Hukum Pidana
Menetapkan aturan mengenai perbuatan yang dilarang dan mengatur sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan menjaga ketertiban umum.
5. Hukum Internasional
Mengatur hubungan hukum antarnegara maupun organisasi internasional. Dalam konteks Indonesia, hukum internasional sering diterapkan dalam perjanjian bilateral maupun multilateral.
Penerapan Hukum Dasar di Indonesia
Penerapan hukum dasar di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek penting berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Tertinggi
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber utama dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua kebijakan dan peraturan harus merujuk serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
2. Pancasila sebagai Sumber Hukum Material
Selain UUD 1945, Pancasila juga menjadi sumber hukum material yang berfungsi sebagai dasar filosofi dan ideologi hukum di Indonesia. Semua produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi.
3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Proses pembentukan hukum di Indonesia mengacu pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang telah beberapa kali mengalami perubahan.
4. Penerapan Hukum dalam Kehidupan Sehari-Hari
Hukum dasar tidak hanya diterapkan dalam lingkup kenegaraan, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contoh penerapannya antara lain:
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai UUD 1945.
- Peraturan lalu lintas sebagai bagian dari hukum untuk menjaga ketertiban.
- Hukum pidana yang melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.
5. Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara
Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan lembaga lain yang berwenang.
Baca Juga : Hukum kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan
Tantangan dalam Penerapan Hukum Dasar di Indonesia
Walaupun hukum dasar sudah jelas diatur, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:
- Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat – Banyak masyarakat yang masih belum memahami hak dan kewajibannya secara hukum.
- Ketidakpastian Hukum – Beberapa aturan hukum sering tumpang tindih atau multitafsir.
- Penegakan Hukum yang Lemah – Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi hambatan.
- Pengaruh Globalisasi – Perkembangan teknologi dan hubungan internasional menuntut pembaruan hukum agar tetap relevan.
Kesimpulan
Hukum dasar adalah pondasi utama dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami pengertian, ruang lingkup, serta penerapannya, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi wujud nyata penerapan hukum dasar di Indonesia.
Meski masih menghadapi tantangan, penerapan hukum dasar tetap menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat.
