5 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar peraturan tersebut memiliki kepastian hukum, adil, serta dapat diterapkan dengan baik di masyarakat, maka pembentukannya tidak boleh sembarangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir melalui UU No. 13 Tahun 2022) menegaskan bahwa terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi.
Salah satu asas yang paling mendasar adalah 5 asas utama pembentukan peraturan perundang-undangan, yang akan kita bahas secara lengkap pada artikel ini.
1. Asas Kejelasan Tujuan
Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Artinya, sejak awal pembentukan, pembuat undang-undang harus bisa menjawab pertanyaan:
- Untuk apa peraturan ini dibuat?
- Masalah apa yang ingin diselesaikan?
- Dampak positif apa yang diharapkan dari peraturan ini?
Dengan tujuan yang jelas, peraturan akan lebih mudah dipahami masyarakat serta dapat diterapkan dengan tepat sasaran.
Contoh: UU Perlindungan Data Pribadi dibuat dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakat terkait privasi data mereka di era digital.
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat yang Tepat
Peraturan perundang-undangan hanya sah apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
Hal ini penting karena jika peraturan dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut bisa dianggap cacat hukum dan tidak mengikat.
Contoh:
- UU ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
- Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden.
- Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan (stelsel norma). Artinya, setiap jenis peraturan harus sesuai dengan tingkatannya dalam hierarki hukum.
- UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.
- UU/Perppu, kemudian di bawahnya ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah.
Asas ini memastikan tidak ada peraturan di bawah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Contoh: Sebuah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
4. Asas Dapat Dilaksanakan
Peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara efektif. Artinya, isi peraturan harus:
- Realistis (sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat).
- Bisa diterapkan dengan sumber daya yang ada.
- Tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasi.
Contoh: Jika ada peraturan tentang kewajiban menggunakan aplikasi digital tertentu, maka negara harus memastikan akses internet merata terlebih dahulu.
Baca Juga :
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Peraturan perundang-undangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, peraturan harus:
- Menyelesaikan masalah.
- Memberikan kepastian hukum.
- Membawa kebaikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jika peraturan hanya memberatkan tanpa memberi manfaat, maka peraturan tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan yang baik.
Contoh: UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, sehingga diharapkan memberi manfaat ekonomi.
Kesimpulan
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 asas utama pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- Kejelasan Tujuan
- Kelembagaan atau Pejabat yang Tepat
- Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
- Dapat Dilaksanakan
- Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Kelima asas tersebut menjadi pedoman penting agar setiap peraturan yang dibuat tepat sasaran, sah secara hukum, realistis, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dengan memahami asas-asas ini, masyarakat tidak hanya tahu cara kerja hukum di Indonesia, tetapi juga bisa lebih kritis dalam menilai apakah sebuah peraturan sudah sesuai dengan prinsip dasar pembentukannya.
