Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi topik yang hangat di Indonesia. Banyak kasus lama, terutama kasus besar yang terjadi pada masa lalu, belum mendapatkan penyelesaian tuntas hingga kini. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah: “Apakah Komnas HAM memiliki akses untuk membuka kembali kasus HAM yang lama?”
Untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi, wewenang, dan keterbatasan Komnas HAM dalam sistem hukum Indonesia.
Apa Itu Komnas HAM?
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga ini memiliki fungsi utama:
- Melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM.
- Memberikan rekomendasi penyelesaian kepada pemerintah atau aparat penegak hukum.
- Melakukan edukasi, sosialisasi, dan mediasi dalam isu-isu HAM.
- Menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
Dengan kata lain, Komnas HAM adalah garda depan dalam pengawasan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Wewenang Komnas HAM dalam Kasus HAM Lama
Berdasarkan peraturan yang berlaku, Komnas HAM memiliki akses untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM, baik yang baru terjadi maupun yang sudah lama. Hal ini termasuk kasus berat yang masuk kategori Pelanggaran HAM Berat seperti:
- Pelanggaran hak hidup (pembunuhan massal, penghilangan paksa).
- Penyiksaan dan kekerasan sistematis.
- Diskriminasi berat terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Komnas HAM berwenang untuk:
- Mengumpulkan bukti dan keterangan dari korban, saksi, maupun pihak terkait.
- Menyusun laporan hasil penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran HAM.
- Menyampaikan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntut umum.
Apakah Komnas HAM Bisa Membuka Kembali Kasus Lama?
Jawabannya: Ya, Komnas HAM dapat membuka kembali kasus HAM lama untuk dilakukan penyelidikan tambahan atau investigasi ulang.
Namun, perlu dipahami bahwa Komnas HAM hanya memiliki kewenangan sampai tahap penyelidikan. Untuk melanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, kewenangan sepenuhnya berada di Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM.
Artinya, Komnas HAM bisa mengkaji, memverifikasi, dan menyelidiki ulang kasus lama, tetapi proses hukum lanjutan tergantung pada koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Tantangan dalam Membuka Kembali Kasus HAM Lama
Meskipun memiliki akses, ada sejumlah hambatan yang membuat penyelesaian kasus HAM lama sering terhenti di meja Komnas HAM, di antaranya:
- Keterbatasan Bukti dan Saksi
Kasus yang sudah berlangsung lama seringkali sulit diusut karena saksi meninggal dunia, hilang, atau bukti fisik tidak lengkap. - Kendala Politik dan Kepentingan
Beberapa kasus HAM berat melibatkan aktor-aktor berpengaruh, sehingga ada tarik-menarik kepentingan dalam proses penyelesaian. - Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
Banyak laporan hasil penyelidikan Komnas HAM yang dikembalikan karena dianggap belum lengkap, sehingga menimbulkan bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan. - Belum Optimalnya Peradilan HAM
Mekanisme peradilan HAM di Indonesia masih terbatas dan jarang digunakan untuk mengadili kasus besar.
Baca Juga : Apakah Hak Asasi Manusia Bisa Di Cabut Dan Serahkan Ke Pihak Lain?
Contoh Kasus HAM Lama yang Diselidiki Komnas HAM
Beberapa kasus pelanggaran HAM lama yang pernah dan masih menjadi perhatian Komnas HAM antara lain:
- Tragedi 1965–1966 (dugaan pembunuhan massal dan penahanan politik).
- Penembakan Misterius (Petrus) 1980-an.
- Tragedi Trisakti, Semanggi I & II (1998–1999).
- Kerusuhan Mei 1998.
- Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998.
- Peristiwa Talangsari (1989).
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Komnas HAM tetap memiliki akses untuk menyelidiki, meski penyelesaian di tingkat hukum masih menghadapi jalan panjang.
Kesimpulan
Jadi, Komnas HAM memang memiliki akses untuk membuka kembali kasus HAM yang lama melalui mekanisme penyelidikan. Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan penuh untuk menuntut atau memutus perkara, karena hal tersebut berada di tangan Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM.
Dengan demikian, peran Komnas HAM lebih pada menggali kebenaran, mengumpulkan bukti, memberikan rekomendasi, serta menekan negara agar bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus HAM.
Harapan ke depan, koordinasi yang lebih baik antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, serta dukungan politik pemerintah dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM lama agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan.
