Hukum Dasar Indonesia Pengertian, Fungsi, dan Peranannya Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Segala bentuk peraturan, kebijakan, serta hak dan kewajiban warga negara berakar dari Hukum Dasar Indonesia, yang menjadi pijakan utama dalam tata kelola negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai pengertian hukum dasar Indonesia, fungsinya, serta peranannya dalam sistem ketatanegaraan.
Pengertian Hukum Dasar Indonesia
Secara umum, hukum dasar adalah seperangkat norma atau aturan pokok yang menjadi sumber hukum bagi peraturan lainnya di suatu negara. Di Indonesia, hukum dasar tertulis dikenal sebagai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945( UUD 1945). Hukum dasar ini menjadi pondasi utama dari seluruh sistem peraturan perundang- undangan dan praktik ketatanegaraan Indonesia.
Hukum dasar Indonesia tidak hanya tertulis, tetapi juga mencakup hukum dasar tidak tertulis, yakni konvensi- konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan- kebiasaan yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.
Secara ringkas, hukum dasar Indonesia mencakup :
- UUD 1945( hukum dasar tertulis)
- Konvensi- konvensi ketatanegaraan( hukum dasar tidak tertulis)
Fungsi Hukum Dasar Indonesia
Hukum dasar memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya
1. Sebagai Sumber Hukum Tertinggi
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya, seperti undang- undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.
2. Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara
Hukum dasar menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, semua tunduk dan bekerja sesuai dengan koridor hukum dasar.
3. Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara
Di dalam UUD 1945, terdapat jaminan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara yang menjadi dasar perlindungan hukum. Pasal- pasal yang mengatur hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, dan lain lain menjadi bentuk nyata dari fungsi hukum dasar.
4. Menjadi Dasar Sistem Pemerintahan
Struktur pemerintahan RI, pembagian kekuasaan, sistem pemilu, pembentukan lembaga negara, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, semuanya diatur berdasarkan hukum dasar.
5. Sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa
Hukum dasar juga mencerminkan karakter dan nilai- nilai luhur bangsa RI, seperti tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara.
Peranan Hukum Dasar dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Peranan hukum dasar dalam sistem ketatanegaraan sangat sentral karena menjadi fondasi legal dan ideologis dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut beberapa peran pentingnya
1. Menjadi Pengatur Kekuasaan Negara
Hukum dasar menetapkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Misalnya, sistem pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif diatur dalam UUD 1945. Hal ini untuk memastikan check and balance dalam sistem demokrasi.
2. Menjaga Stabilitas Konstitusional
Dengan adanya hukum dasar, RI memiliki kerangka hukum yang tetap, meskipun terjadi perubahan pemerintahan. Ini menciptakan stabilitas dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara.
3. Landasan Reformasi Hukum dan Politik
Hukum dasar memberikan ruang untuk reformasi dan perubahan hukum yang lebih demokratis. Amandemen UUD 1945, misalnya, adalah bentuk dari dinamika politik dan hukum yang tetap berada dalam koridor konstitusi.
4. Mewujudkan Prinsip Negara Hukum
Peranan hukum dasar sangat penting dalam menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan dan pejabat publik harus berdasarkan hukum. Tidak ada kekuasaan yang absolut, semua dibatasi oleh konstitusi.
5. Menjadi Sumber Inspirasi dan Acuan dalam Pembentukan Undang- Undang
Dalam menyusun undang- undang dan kebijakan publik, hukum dasar menjadi acuan utama. Setiap pasal dan ayat dalam UUD 1945 menjadi rujukan yang tidak bisa diabaikan dalam proses legislasi.
Kesimpulan
Hukum Dasar Indonesia, yang utamanya adalah UUD 1945, memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan negara. Hukum ini bukan hanya sekadar kumpulan pasal, tetapi merupakan jiwa dan ruh konstitusi bangsa. Melalui pengertian, fungsi, dan peranannya, kita dapat memahami betapa pentingnya menjaga dan menghormati hukum dasar sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di period demokrasi ultramodern seperti saat ini, penegakan dan penghormatan terhadap hukum dasar menjadi tolak ukur utama bagi kemajuan suatu negara. Maka dari itu, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat — baik pemerintah, lembaga negara, maupun warga — menjadikan hukum dasar sebagai panduan utama dalam setiap tindakan.
