Hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak di suatu negara. Di Indonesia, hukum menjadi fondasi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan kepentingan, sistem hukum Indonesia dirancang untuk menjaga kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian hukum, sistem hukum yang dianut Indonesia, sumber hukum, serta bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
📘 Pengertian Hukum
Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan sanksi kepada pelanggar.
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan norma yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan bersifat memaksa serta menjamin adanya kepastian hukum.
⚖️ Sistem Hukum di Indonesia
Indonesia menganut sistem hukum civil law atau sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari hukum Romawi. Ciri utama dari sistem ini adalah keberadaan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama.
Sistem hukum Indonesia terdiri dari tiga unsur besar:
- Hukum Publik – Mengatur hubungan antara negara dengan warga negara (contoh: hukum pidana, hukum tata negara).
- Hukum Privat (Perdata) – Mengatur hubungan antarwarga negara (contoh: hukum perdata, hukum dagang).
- Hukum Campuran – Seperti hukum perburuhan dan hukum agraria.
📚 Sumber Hukum di Indonesia
Sumber hukum adalah segala hal yang menjadi dasar lahirnya suatu peraturan hukum. Di Indonesia, sumber hukum dibedakan menjadi dua:
A. Sumber Hukum Tertulis:
- UUD 1945 (konstitusi)
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah (Perda)
Sumber tertulis bersifat hierarkis dan mengikat secara nasional.
B. Sumber Hukum Tidak Tertulis:
- Hukum adat
- Kebiasaan
- Yurisprudensi (putusan hakim terdahulu)
- Doktrin (pendapat ahli hukum)
Baca Juga : Belajar Hukum Pidana: Pemahaman Dasar dan Penerapan Hukum
🏛️ Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) – Penegakan hukum dan penyidikan perkara pidana.
- Kejaksaan Republik Indonesia – Penuntutan perkara pidana.
- Pengadilan (MA, MK, PTUN, dll.) – Tempat menyelesaikan perkara hukum.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Lembaga independen pemberantas korupsi.
- Komnas HAM, LPSK, dan lembaga perlindungan hukum lainnya.
⚙️ Implementasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat
Hukum diimplementasikan melalui:
- Penegakan hukum oleh aparat
- Sosialisasi hukum kepada masyarakat
- Pembentukan peraturan yang responsif terhadap dinamika sosial
- Peradilan yang adil dan bebas dari intervensi
Namun, implementasi hukum masih menghadapi sejumlah tantangan:
- Korupsi di sektor hukum
- Ketimpangan akses keadilan
- Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- Tumpang tindih regulasi
🧩 Tantangan dan Reformasi Hukum di Indonesia
Beberapa isu penting dalam reformasi Hukum di Indonesia antara lain:
- Penyederhanaan peraturan (Omnibus Law)
- Digitalisasi pelayanan hukum
- Reformasi lembaga peradilan
- Peningkatan integritas aparat penegak hukum
Reformasi hukum juga harus disertai dengan edukasi hukum sejak dini agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya di hadapan hukum.
📝 Kesimpulan
Hukum di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, perlindungan hak, dan keadilan sosial. Dengan sistem hukum yang berbasis civil law dan sumber hukum yang beragam, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap. Namun, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi melalui reformasi dan partisipasi masyarakat.
Sebagai warga negara, kita dituntut untuk taat hukum, sekaligus kritis terhadap pelaksanaannya agar hukum benar-benar menjadi sarana keadilan dan kemanusiaan.
