Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya, setiap daerah provinsi memiliki perbedaan dalam penerapan hukum berdasarkan kearifan lokal, otonomi daerah, hingga hukum adat yang masih berlaku. Keberagaman ini mencerminkan luasnya cakupan budaya, etnis, serta nilai sosial di berbagai wilayah Tanah Air.
Dalam artikel ini, kita akan membahas:
- Konsep dasar hukum nasional dan otonomi daerah,
- Contoh perbedaan hukum di beberapa provinsi,
- Dampak positif dan tantangan dari penerapan hukum daerah.
1. Sistem Hukum Indonesia: Nasional dan Lokal
Secara konstitusional, hukum di Indonesia merujuk pada UUD 1945, dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui DPR. Namun, sejak berlakunya desentralisasi melalui UU Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam merancang peraturan daerah (Perda).
Selain itu, hukum adat juga masih mendapat pengakuan sebagaimana tercantum dalam:
- Pasal 18B UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui satuan-satuan pemerintahan adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Perbedaan Hukum di Beberapa Daerah Provinsi
📍 1. Nanggroe Aceh Darussalam: Penerapan Syariat Islam
Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan Syariat Islam melalui Qanun (aturan hukum lokal). Contohnya:
- Hukuman cambuk bagi pelanggaran seperti zina, judi, atau minuman keras.
- Pemisahan laki-laki dan perempuan di ruang publik tertentu.
- Polisi syariat (Wilayatul Hisbah) yang mengawasi norma-norma Islam.
📍 2. Papua dan Papua Barat: Pengakuan Hukum Adat
Provinsi Papua memiliki hukum adat yang sangat kuat, termasuk dalam:
- Penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah kepala suku.
- Sanksi sosial dan ganti rugi atas pelanggaran adat, misalnya dengan babi atau barang adat lainnya.
- Pemerintah Papua juga memiliki Otonomi Khusus (Otsus), yang memperbolehkan mereka mengelola pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai adat setempat.
📍 3. Bali: Perlindungan Adat dan Upacara
Bali menerapkan hukum adat Hindu yang tercermin dalam:
- Awig-awig (aturan adat desa pakraman) yang mengatur tata kelola desa.
- Sanksi sosial terhadap pelanggaran upacara, pura, atau adat istiadat.
- Lembaga Adat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
📍 4. Kalimantan Barat: Pengadilan Adat Dayak
Suku Dayak di Kalimantan masih aktif menggunakan hukum adat, antara lain:
- Sistem denda adat (upeti) untuk menyelesaikan sengketa lahan.
- Hukum adat berperan penting dalam menjaga hutan adat dan wilayah leluhur.
- Pengadilan adat diakui dan sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
📍 5. Sulawesi Selatan: Hukum Adat Bugis-Makassar
Masyarakat Bugis memiliki falsafah hukum tersendiri yang disebut “Pangadereng”, mencakup:
- Norma sosial (adat), hukum, dan etika.
- Penyelesaian konflik melalui perantara tokoh adat atau keluarga besar.
- Hukum adat berlaku kuat dalam urusan perkawinan, warisan, dan tanah.
3. Dampak Positif Perbedaan Hukum Daerah
Menghargai Keragaman Budaya
Hukum lokal menjaga kelestarian budaya dan nilai tradisional masyarakat.
Pendekatan yang Lebih Kontekstual
Aturan lokal biasanya lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
Mendukung Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi
Hukum adat sering berhasil meredam konflik secara damai melalui musyawarah.
4. Tantangan dalam Perbedaan Hukum Daerah
Potensi Bertentangan dengan Hukum Nasional
Beberapa Perda atau Qanun daerah kadang bertentangan dengan prinsip HAM atau UUD 1945.
Diskriminasi atau Ketimpangan Perlakuan
Aturan lokal yang terlalu kental unsur agama/adat bisa berdampak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
Kesulitan dalam Harmonisasi Regulasi
Pemerintah pusat dan daerah kadang berselisih dalam hal wewenang dan implementasi aturan.
5. Solusi: Sinergi Hukum Nasional dan Lokal
Untuk menciptakan keharmonisan, perlu ada:
- Review berkala atas Perda dan aturan adat agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- Sosialisasi dan pendidikan hukum lokal kepada masyarakat luas agar aturan dapat dipatuhi dengan benar.
- Konsultasi dan kolaborasi antar-pemerintah pusat dan daerah, termasuk partisipasi tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Kesimpulan
Perbedaan hukum di setiap daerah provinsi Indonesia adalah bukti nyata dari kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal yang masih hidup hingga hari ini. Dari Aceh hingga Papua, masing-masing memiliki ciri khas hukum yang menjadi identitas sekaligus alat untuk menjaga harmoni sosial.
Namun demikian, keberagaman ini harus tetap dalam koridor konstitusi, tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Sinergi dan dialog antara pusat dan daerah menjadi kunci agar keberagaman hukum ini tidak memecah, tapi justru memperkuat persatuan bangsa.
