Sejarah Perjuangan HAM Indonesia – Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun latar belakang lainnya. Di Indonesia, perjalanan memperjuangkan dan memperkuat HAM telah melalui jalan panjang, dimulai sejak masa kolonial hingga era reformasi dan masa kini. Artikel ini akan mengulas secara lengkap sejarah, perkembangan, tantangan, serta upaya konkret Indonesia dalam memperkuat HAM.
📜 Awal Mula Perjuangan HAM di Indonesia
1. Masa Penjajahan dan Kesadaran Awal
Perjuangan HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari masa penjajahan Belanda. Saat itu, penindasan, kerja paksa, diskriminasi rasial, dan pelanggaran hak-hak dasar rakyat terjadi secara sistematis. Munculnya perlawanan rakyat, baik bersenjata maupun lewat pendidikan dan organisasi, menjadi cikal bakal kesadaran kolektif atas pentingnya kebebasan dan hak dasar manusia.
Contoh tokoh yang menanamkan benih HAM:
- Ki Hajar Dewantara: memperjuangkan hak pendidikan untuk pribumi.
- R.A. Kartini: mengangkat isu kesetaraan gender dan pendidikan perempuan.
📄 HAM dalam Konstitusi Indonesia
2. UUD 1945 dan Nilai Dasar HAM
Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, nilai-nilai HAM tercermin dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Misalnya:
- Pasal 28A–28J (hasil amandemen): secara eksplisit menjamin hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dll.
- Pasal 27 dan 29: menegaskan persamaan hak warga negara tanpa diskriminasi.
Ini membuktikan bahwa sejak awal kemerdekaan, HAM menjadi bagian penting dari fondasi negara Indonesia.
🧭 Era Orde Lama dan Orde Baru: Perjuangan yang Terbatas
3. Orde Lama (1945–1965)
Pada masa ini, Indonesia fokus pada konsolidasi politik dan integrasi wilayah, sehingga perhatian terhadap HAM masih bersifat umum dan belum dijadikan kebijakan khusus. Namun, Indonesia aktif dalam konferensi Asia-Afrika (1955) yang memperkuat solidaritas negara-negara baru dalam melawan kolonialisme dan menjunjung HAM.
4. Orde Baru (1966–1998)
Meski stabilitas politik dan pembangunan ekonomi meningkat, pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti:
- Tragedi 1965/66: penangkapan, pembunuhan, dan penghilangan paksa terhadap ribuan orang yang diduga komunis.
- Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, dan Timor Timur.
- Pembungkaman kebebasan pers dan berpendapat.
Pada era ini, HAM belum menjadi prioritas negara, dan kritik atas pelanggaran HAM sering dibungkam dengan kekuasaan militer.
Baca Juga : Peran Komnas Ham Terhadap Hak Asasi Masyarakat Indonesia
🕊️ Reformasi dan Momentum Perubahan
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan pembukaan ruang demokrasi dan perlindungan HAM. Perubahan signifikan meliputi:
- Amandemen UUD 1945: khususnya Bab X-A tentang HAM.
- Pembentukan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) melalui UU No. 39 Tahun 1999.
- Ratifikasi instrumen internasional, seperti:
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).
Indonesia juga membentuk:
- Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus pelanggaran berat.
- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
- Komnas Perempuan dan KPAI untuk isu khusus HAM perempuan dan anak.
⚖️ Tantangan dan Upaya Penguatan HAM
6. Tantangan yang Dihadapi
Meski kemajuan sudah dicapai, tantangan tetap ada:
- Pelanggaran HAM masa lalu yang belum dituntaskan secara hukum.
- Intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
- Kebebasan pers yang masih sering dibatasi.
- Kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi.
- Isu Papua dan pelanggaran HAM di daerah konflik.
7. Upaya Penguatan HAM
Beberapa langkah penting:
- Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) setiap lima tahun.
- Pendidikan HAM di sekolah dan perguruan tinggi.
- Mendorong peran masyarakat sipil dan media dalam advokasi.
- Digitalisasi pelaporan pelanggaran HAM.
🏁 Kesimpulan
Perjalanan Indonesia dalam memperkuat HAM adalah proses panjang yang tidak mudah. Dari era kolonial, orde baru, hingga reformasi, setiap fase membawa pelajaran penting. Penguatan HAM di Indonesia kini menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, institusi hukum, dan rakyat sebagai subjek utama HAM itu sendiri.
Dengan terus mendorong keterbukaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, Indonesia dapat menjadi negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
