Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) - Hukum dan Keadilan: Memahami Aturan dalam Kehidupan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki hirarki yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah beberapa kali diubah). Dua produk hukum yang sering menjadi pembahasan penting adalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Keduanya sama-sama mengikat dan memiliki kekuatan hukum, namun proses pembentukan, fungsi, serta kedudukannya berbeda.

Artikel ini akan mengulas secara lengkap mengenai pengertian, dasar hukum, proses pembentukan, perbedaan, hingga contoh dari UU dan Perppu.

📖 Apa Itu Undang-Undang (UU)?

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. UU menempati posisi penting dalam hierarki hukum, berada di bawah UUD 1945 dan di atas Peraturan Pemerintah (PP).

Dasar Hukum UU:

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Fungsi UU:

Sebagai aturan hukum → mengatur kepentingan masyarakat secara luas.
Sebagai instrumen politik → wujud dari kehendak rakyat yang direpresentasikan melalui DPR.
Sebagai pelaksanaan UUD 1945 → menjabarkan norma-norma dasar dalam konstitusi.
Sebagai dasar hukum peraturan di bawahnya → misalnya PP, Perpres, dan Permen.

⚖️ Apa Itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa, ketika DPR tidak dapat segera bersidang untuk membentuk UU.

Dasar Hukum Perppu:

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Syarat Dikeluarkannya Perppu (menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009):

Adanya keadaan darurat atau genting yang memaksa.
Kekosongan hukum yang mendesak untuk segera diatasi.
Tidak memungkinkan proses pembuatan UU secara biasa karena memakan waktu panjang.

Mekanisme Perppu:

Presiden menetapkan Perppu.
Perppu berlaku layaknya Undang-Undang.
Dalam persidangan berikutnya, DPR harus menyetujui atau menolak Perppu tersebut.
Jika disetujui → Perppu ditetapkan menjadi UU.
Jika ditolak → Perppu harus dicabut dan tidak berlaku lagi.

🔎 Perbedaan UU dan Perppu

Aspek	Undang-Undang (UU)	Perppu
Pembuat	DPR bersama Presiden	Presiden sendiri
Dasar Hukum	Pasal 20 & Pasal 5 UUD 1945	Pasal 22 UUD 1945
Proses	Melalui pembahasan dan persetujuan DPR dan Presiden	Dikeluarkan langsung oleh Presiden dalam keadaan genting
Keadaan	Normal, sesuai mekanisme legislatif	Keadaan darurat/genting yang memaksa
Kekuatan Hukum	Sama-sama mengikat sebagai UU	Sementara, harus mendapat persetujuan DPR
Keberlanjutan	Berlaku tetap sampai dicabut	Bisa ditolak DPR dan dicabut, atau disahkan jadi UU

📌 Contoh UU dan Perppu

Contoh UU:

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Contoh Perppu:

Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (dikeluarkan saat pandemi COVID-19).
Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

💡 Kesimpulan

Baik Undang-Undang (UU) maupun Perppu sama-sama memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. UU dibentuk melalui mekanisme normal antara DPR dan Presiden, sementara Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa.