Indonesia sebagai negara hukum memiliki tantangan besar dalam mengembangkan sistem hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam proses pembangunan nasional, sistem hukum memainkan peranan vital sebagai pilar penegakan keadilan, pengatur kehidupan bermasyarakat, serta pendorong terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.
Sistem hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia merupakan proses yang terus berkembang, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan zaman, globalisasi, serta cita-cita keadilan sosial yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip pembentukan hukum nasional, tantangan yang dihadapi, serta arah pembangunan hukum di masa depan.
1. Pengertian Sistem Hukum
Sistem hukum adalah kesatuan elemen hukum yang saling berhubungan dan bekerja secara koheren dalam suatu negara. Elemen tersebut mencakup norma hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Sistem ini mencerminkan tata nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan, menyelesaikan konflik, dan memberikan keadilan.
Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan dominasi pada civil law (sistem hukum kontinental), yaitu sistem hukum yang bersumber dari kodifikasi peraturan perundang-undangan, bukan dari preseden atau keputusan pengadilan seperti pada common law.
2. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia
Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem hukum nasional Indonesia:
a. Berbasis pada Civil Law
Indonesia mewarisi sistem hukum kontinental dari Belanda yang menekankan pada hukum tertulis. Undang-undang menjadi sumber hukum utama, dan peran yurisprudensi hanya bersifat pelengkap.
b. Pluralisme Hukum
Sistem hukum Indonesia bersifat plural karena di dalamnya terdapat hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama yang berlaku berdampingan dalam masyarakat, tergantung konteks dan permasalahan hukum.
c. Pancasila sebagai Dasar Hukum
Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai dasar moral dan nilai dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia. Hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila dianggap cacat secara ideologis.
d. Konstitusionalitas
UUD 1945 menjadi landasan konstitusional tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan konstitusi dan diuji melalui Mahkamah Konstitusi.
3. Pembangunan Hukum Nasional
a. Pengertian Pembangunan Hukum Nasional
Pembangunan hukum nasional adalah proses pembentukan, penyempurnaan, dan penyesuaian sistem hukum dalam rangka mendukung pembangunan nasional, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan sosial.
Pembangunan hukum tidak hanya berbentuk penyusunan undang-undang, tetapi juga pembenahan lembaga hukum, budaya hukum masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat hukum.
b. Tujuan Pembangunan Hukum
- Mewujudkan supremasi hukum.
- Menjamin perlindungan HAM.
- Menciptakan kepastian dan keadilan hukum.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- Memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
c. Prinsip dalam Pembangunan Hukum Nasional
- Demokratis: melibatkan partisipasi publik.
- Responsif: menjawab kebutuhan masyarakat.
- Berkeadilan: tidak diskriminatif dan pro keadilan sosial.
- Efisien dan Efektif: dapat diterapkan dengan sumber daya terbatas.
- Kepastian hukum: memberikan kejelasan bagi masyarakat dan penegak hukum.
4. Lembaga Penunjang Sistem Hukum
Beberapa lembaga penting yang menunjang sistem hukum dan pembangunan hukum nasional di antaranya:
| Lembaga | Fungsi |
|---|---|
| Mahkamah Agung (MA) | Mengadili perkara kasasi dan melakukan pengawasan yudisial |
| Mahkamah Konstitusi (MK) | Menguji UU terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara |
| DPR & DPD RI | Membentuk UU bersama Presiden |
| KPK | Mencegah dan memberantas korupsi |
| Kejaksaan & Kepolisian | Penuntutan dan penyidikan perkara pidana |
| Kemenkumham | Membentuk dan harmonisasi regulasi serta perlindungan HAM |
5. Tantangan dalam Pembangunan Hukum Indonesia
Pembangunan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius:
a. Overlapping Peraturan Perundang-undangan
Banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan dalam implementasi hukum.
b. Korupsi & Intervensi Politik
Penegakan hukum masih rentan terhadap praktik suap, kolusi, dan tekanan politik dari kekuasaan.
c. Kualitas SDM Aparat Penegak Hukum
Masih banyak aparat penegak hukum yang belum kompeten secara profesional maupun integritas moral.
d. Akses Keadilan yang Terbatas
Masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok marjinal seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
e. Minimnya Budaya Hukum Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, banyak yang belum memahami atau tidak percaya pada proses hukum.
Baca Juga : Wujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah, Kemendagri Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan BUMD
6. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum ke Depan
Untuk memperkuat sistem hukum nasional dan menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial, strategi pembangunan hukum Indonesia harus diarahkan pada:
a. Reformasi Regulasi
- Menyederhanakan peraturan.
- Menghapus regulasi yang diskriminatif.
- Menyusun omnibus law untuk bidang tertentu.
b. Peningkatan Kualitas Aparat Hukum
- Pendidikan hukum berintegritas.
- Reformasi lembaga peradilan.
- Transparansi dalam perekrutan dan promosi jabatan.
c. Digitalisasi Sistem Hukum
- E-court, e-litigation, dan database hukum nasional.
- Mendorong akses keadilan berbasis teknologi.
d. Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial
- Memastikan setiap produk hukum mencerminkan nilai-nilai HAM dan Pancasila.
- Perlindungan hukum untuk kelompok rentan.
e. Partisipasi Publik dalam Legislasi
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi.
- Transparansi dalam pembahasan RUU.
Kesimpulan
Sistem hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia merupakan fondasi penting dalam menegakkan keadilan, menjaga stabilitas, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Meski masih menghadapi banyak tantangan, arah reformasi hukum ke depan harus lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat.
Pembangunan hukum tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen bangsa: akademisi, praktisi hukum, dan rakyat Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan menjunjung tinggi nilai Pancasila, sistem hukum nasional Indonesia akan mampu berkembang menuju sistem yang adil, beradab, dan berkemajuan.
